BKKBN All-Out Perang Melawan Covid-19

dari : wartakencana.com

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri untuk all-out dalam perang melawan virus korona atau Covid-19 di Jawa Barat. Sikap ini diwujudkan dengan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki BKKBN untuk difungsikan dalam setiap upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menegaskan hal itu dalam temu virtual penulis pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) tadi sore. Ngopi bareng  daring ini diikuti 71 partisipan dari berbagai praktisi media dan pengelola program Bangga Kencana di Jawa Barat.

Selain Uung, sapaan Kusmana, turut menyampaikan situasi terkini penanganan covid-19 di Jawa Barat antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Dedi Supandi. Sejumlah petugas lini lapangan dari kabupaten dan kota di Jabar juga turut melaporkan situasi terkini penanganan covid-19 di daerah masing-masing.

“Kami BKKBN dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Bangga Kencana di kabupaten dan kota langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan covid-19 menggunakan mobil unit penerangan (Mupen). Total ada 24 mupen di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Ada beberapa kabupaten dan kota yang memiliki dunia unit mupen,” terang Uung.

Tak hanya itu, BKKBN mengerahkan seluruh petugas lini lapangan untuk aktif melakukan sosialisasi dan terlibat dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Bersama-sama dengan kader PKK dan relawan penggerak lainnya, para petugas lini lapangan terjun membangun dapur umum untuk menyediakan makanan jadi bagi masyarakat terdampak covid-19.

“BKKBN memiliki 1.191 penyuluh KB, 2.000 tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD), 5.400-an pos KB, dan 8.000-an sub pos KB. Semuanya terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat,” papar Uung.

Tak hanya itu, BKKBN juga mengalihfungsikan sejumlah balai pendidikan dan pelatihan (Balai Diklat) miliknya menjadi lokasi rapid test dan tempat isolasi atau karantina mandiri covid-19. Di Cirebon misalnya, Balai Diklat BKKBN sudah menangani sekitar 200 orang. Hari ini, Uung baru saja menerima surat permohonan dari Bupati Garut Rudy Gunawan untuk dapat memanfaatkan Balai Diklat KKB Garut sebagai ruang isolasi bagi pasien yang terpapar covid-19.

“Kami juga sangat memperhatikan kondisi keluarga. Khusus bagi keluarga yang menderita stres akibat wabah covid-19, BKKBN Jawa Barat baru saja meluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sauyunan di Kota Bandung untuk melayani konseling keluarga terdampak covid-19. Masyarakat yang merasakan gejala psikis terkait pandemi covid-19 bisa mendatangi PPKS Sauyunan. Kami menyiapkan sejumlah konselor dan tenaga ahli di sana,” tambah Kusmana.

Di sisi lain, Uung menjamin pelayanan Bangga Kencana tetap berlangsung selama pandemi covid-19. Pelayanan kontrasepsi dilakukan reguler dengan terlebih dahulu membuat janji dengan petugas kesehatan yang akan melayani. Adapun pembinaan-pembinaan peserta KB dilakukan dengan memanfaatkan layanan daring atau online. Sejumlah kanal informasi BKKBN Jawa Barat juga secara periodik menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanggulangan wabah.

Uung tidak memungkiri adanya layanan yang terpaksa ditangguhkan selama pandemi. Yakni, pelayanan yang berpotensi mendatangkan massa. Sebut saja misalnya pelayanan terpusat metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tubektomi alias metode operasi wanita (MOW) dan vasektomi atau metode operasi pria (MOP) yang biasanya dilaksanakan berbarengan kegiatan bakti sosial atau momentum pelayanan lainnya.

“Kami terus berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk memastikan pelayanan kontrasepsi tetap berlangsung. Tentu dengan beberapa penyesuaian. Kami memastikan rantai pasok kontrasepsi tetap terjaga. Kami juga memberikan dukungan moril maupun alat bantu kepada para bidan melalui kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Barat,” terang Uung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supendi menyampaikan situasi terkini covid-19 sekaligus strategi penanggulangan covid-19 di Jawa Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat Dedi Supandi yang menyapa dari ruang kerjanya memaparkan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat menerapkan tiga strategi. Meliputi pengendalian kesehatan, pengadaan dan distribusi, dan pemulihan ekonomi. Khusus menyangkut penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, Jabar membuka sembilan pintu bantuan sosial.

Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial (Bansos Presiden khusus perantau Jabodetabek. Selain itu, ada juga Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Beberapa hari lalu kami menerima laporan adanya masyarakat yang menolak bantuan dari Pemerintah Pronvinsi Jawa Barat. Alasannya, bantuan yang datang tidak sesuai dengan data calon penerima yang diajukan RW setempat. Dari 20 yang diusulkan, bantuan yang datang hanya empat paket. Ini kemudian dikembalikan oleh Ketua RW-nya. Sebenarnya, yang 20 itu akan menerima semua. Cuma, sumber bantuannya beda. Beda pintu. Yang datang duluan itu bantuan Prmprov Jabar. Sisanya beragam dari mulai bantuan pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota,” terang Dedi.

Dedi menjelaskan, data terdampak datang dari bawah. Pemerintah kemudian mengklasifikasi dan memetakan. Sayangnya tidak semua masyarakat atau bahkan perangkat desa paham akan hal tersebut. Untuk menghindari simpang-siur data penerima bantuan, pihaknya berencana memberikan penanda khusus untuk setiap rumah yang menerima bantuan. Dengan demikian, tidak akan tertukar atau terjadi duplikasi yang mengakibatkan terganggunya bantuan untuk penerima lainnya.

“Untuk menyalurkan bantuan sosial ini kami dibantu kader-kader masyrakat. Ada kader PKK, kader KB, kader posyandu, patriot desa, dan lain-lain. Untuk penanggulangan secara keseluruhan, kami telah membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Saat ini dari jumlah desa sebanyak 5.312 desa sudah relawan sudah dibentuk di 4.346 desa atau sekitar 84,79 persen dengan jumlah total relawan sebanyak 182.532 orang dengan estimasi rata-rata 42 orang di setiap desa,” ungkap Dedi.

Dia menambahkan, Tim Desa Lawan Covid-19 telah mendirikan sebanyak 4.346 posko, 2.230 ruang isolasi, 6.047 aksi sosialisasi Covid-19, menyediakan 5.312 tempat cuci tangan, kemudian 4.994 penyemprotan disinfektan, 4.252 pendataan pemudik, pendataan masyarakat rentan sakit hingga pengadaan 22.061 masker.

Menyinggung peran badan usaha milik desa (Bumdes) selama pandemi covid-19, Dedi mencatat sejumlah bumdes turut menjadi penyedia masker bagi masyarakat. Sebagian lainnya, bumdes juga turut aktif melakukan bakti sosial bagi masyarakat.

“Berikutnya, dana desa juga sudah bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan padat karya. Dengan demikian, pemulihan ekonomi pascapandemi nanti bisa cepat dilakukan. Insya allah dengan berbagai kekuatan serta sumber daya yang ada di desa, maka secara bersama-sama kita akan terus melawan covid-19,” tandas Dedi. (NJP)