13 Persen Pasangan Usia Subur di Jabar Belum Mendapatkan Pelayanan Kontrasepsi

dari : www.pikiran-rakyat.com

Sebanyak 13 persen pasangan usia subur (PUS) atau pasangan usia 16-49 tahun di Jawa Barat belum terlayani (Unmet need) alat kontrasepsi atau KB (keluarga berencana). Adapun jumlah PUS di Jabar saat ini sudah mencapai 10 juta lebih pasangan. Artinya tersapat sekitar 1,3 juta PUS yang belum terlayani KB.

Belum terlayaninya PUS tersebut, dilatarbelakangi alasan yang berbeda-beda. Di antaranya karena keterjangkauan, dan memang tidak atau belum ingin mendapatkan layanan tersebut.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menuturkan, untuk alasan keterjangkauan tersebut pihaknya melakukan upaya dengan kegiatan pelayanan KB terintegrasi di wilayah perbatasan Jabar-Jawa Tengah yang telah tuntas di tujuh kota kabupaten pada 28-30 Oktober 2019.

“Hadirnya KB di perbatasan membuktikan di mana negara hadir, bukan karena jelek atau tertinggal. Sasaran KB di perbatasan jadi prioritas karena ada 13 persen dari 10 juta PUS yang belum ber-KB,” ujar dia pada penutupan pelayanan KB terintegrasi di wilayah perbatasan Jabar Jateng di Lapangan Sukaharja, Desa Kecamatan Cibingbin, Kuningan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Menurut dia, PUS di perbatasan bukan berarti tidak mengerti akan program KB. Masalah akses dan keterbatasan tenaga yang menjangkau perbatasan menjadi salah satu penyebabnya PUS di perbatasan belum terlayani. “Makanya ini jadi prioritas dalam pelayanan KB dan keluarga,” ujar dia.

Dalam memberikan pelayanan KB saat itu, kata dia, pihaknya mengarahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti penggunaan IUD, implant, MOW maupun MOP. “Selama tiga hari ini sudah 3.183 PUS terlayani KB,” kata dia.

Dia menambahkan, layanan KB terintegrasi di perbatasan Jabar Jateng merupakan awal. Pihaknya akan melanjutkan ke perbatasan lain seprti perbatasan DKI dan Banten, termasuk ke Jabar selatan, Pantura, dan perkotaan yang padat penduduk dan kumuh.

Direktur Bina Pelayanan KB Jalur Swasta, Widwiono mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut pasalnya rata-rata angka kelahiran (total fertility rate) di Jabar masih di angka 2,4, sedangkan idealnya harus di bawah 2,1. “Di jabar TFR 2,4. Harapan pemerintah Indonesia 2024 ada lima tahun agar bisa 2,1. Kalau turun maka Indonesia akan berada pada bonus demografi, itu akan menguntungkan dikarenakan ekonomi. 2045 Indonesia di urutan kelima. Syarat harus 2,1 TFR nya,” kata dia.***