Profil PPID

(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Sesuai implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN.

Sesuai dengan Instruksi Kepala BKKBN Nomor 167/INS/D2/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan BKKBN Provinsi, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pun membentuk PPID melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomor 4418/TI.03/J.5/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya PPID di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, maka data dan informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, PPID juga memungkinkan publik untuk turut mengontrol semua informasi program Bangga Kencana.

Tugas dan Fungsi Ketua PPID Perwakilan BKKBN Provinsi:

  • Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi;
  • Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
  • Mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  • Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
  • Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik
  • Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
  • Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap informasi publik yang ditutup untuk dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;
  • Menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
  • Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada PPID Utama, Pembina PPID dan Komisi Informasi Pusat.

Tugas dan Fungsi Sekretaris PPID Provinsi:

  • Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan penyimpanan data informasi, pelayanan informasi serta penyelesaian sengketa informasi;
  • Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID secara berkala; dan
  • Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah:

  • Penyusunan SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
  • Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  • Pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
  • Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

 Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah:

  • Memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  • Memberikan advokasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait penyelesaian sengketa informasi dan bantuan hukum.

Tugas dan Fungsi Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah:

  • Membantu Ketua PPID dalam menghimpun, menata, menyimpan dan mengamankan informasi publik dari Pelaksana Unit Kerja PPID Perwakilan Provinsi;
  • Melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi; dan
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pendokumentasian dan arsip.

 Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Website adalah:

  • Melakukan penulisan berita dan artikel, yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan Program Bangga Kencana, hasil penelitian/kajian/survei, dan sumber-sumber lain yang sesuai untuk diunggah pada situs jabar.bkkbn.go.id;
  • Mengunggah data dan informasi terbuka lainnya sesuai permintaan Ketua PPID;
  • Melakukan pengelolaan jaringan websitebkkbn.go.id

 Visi PPID :

Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.


 Misi PPID:

  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
  • Mewujudkan keterbukaan informasi BKKBN dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana;
  • Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
  • Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.