Artikel: PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER

Judul

PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER

Isi

Oleh : Ir. EUIS KOMARIAH, M.T (PKB Kabupaten Bandung)


Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya berbagai kemajuan yang dicapai kaum perempuan di berbagai bidang pembangunan.  Namun bila dibandingkan dengan laki-laki masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender.  Di era   modernisasi   ini, ternyata  masih terlihat begitu banyak masalah perempuan Indonesia. Di bidang pendidikan, angka buta huruf perempuan 14,5 % lebih besar dari laki-laki yaitu 6,9%, di bidang kesehatan, status gizi perempuan merupakan masalah utama dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 228 per seratus ribu kelahiran hidup, di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) dari perempuan (50,2%), di bidang politik atau kekuasaan / pengambil keputusan   keterwakilan perempuan 11% untuk DPR, dan 19,8% untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender. Begitupun kondisi di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa wanita mengalami  ketidakberuntungan lebih banyak dibandimg pria,   diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari segi kuantitatif perempuan melebihi setengah penduduk yang ada, dari segi  kualitatif  lebih banyak menentukan kualitas generasi yang akan datang,  karena kodratnya sebagai pengemban  terbesar  fungsi reproduksi dan pembinaan sumberdaya manusia.


.Komitmen pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.


Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan atau berperspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria.


             Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai /saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dan wanita. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses.


Salah satu tantangan yang dihadapi adalah relasi kekuasaan gender  yang timpang antara pria dan wanita di dalam berkeluarga dan bermasyarakat yang menyebabkan wanita mengalami berbagai tindakan deskriminatif, pelabelan negative dan tindak kekerasan, baik di dalam keluarga, masyarakat dan di tempat kerja.                                                                                           Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum wanita. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menjangkau seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota/desa,   dan sebagainya. Strategi itu dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender (gender mainstreamin). Strategi ini tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.


Pengarusutamaan gender diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan yang berwawasan gender dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Strategi itu bertujuan untuk dapat dilaksanakannya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program pembangunan nasional yang berwawasan gender sedemikian rupa, sehingga terwujud kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (termasuk bidang politik).


Relasi kekuasaan gender yang tidak seimbang   menyebabkan rendahnya posisi pria di banding wanita ,   dan rendahnya akses wanita di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya dan mendapatkan akses yang sama terhadap sumberdaya seperti pendidikan, keterampilan dan informasi. Keadaan tersebut secara tidak langsung maupun langsung akan membentuk pola permasalahan yang dihadapi wanita seperti TKW, trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.


Program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam perkembangan pembangunan pada saat ini masih termarjinalkan sehingga perlu implementasi dan upaya advokasi di semua tingkatan. Lemahnya pembangunan sumberdaya perempuan dapat dilihat dari kondisi :



  • Tingginya trafficking

  • Kekerasan Dalam Rumah Tangga

  • Keterampilan dan pendidikan masih rendah

  • Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan masih rendah

  • Belum ada tempat yang layak buat pertumbuhan dan perkembangan anak

  • Belum terbentuk kota layak anak

  • Hak-hak anak belum tersosialisasi.


Peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  dan  anak,  melalui  penegakan  kesetaraan  dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak diharapkan kesejahteraan akan segera terwujud.


Berkenaan dengan gender,  kebijakan  yang  berpihak  terhadap  peningkatan  peran kaum        perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan jender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. Pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Jender dan Indeks Pembangunan Jender yang meliputi angka partisipasi perempuan dalam parlemen, posisi manajer, staf teknis, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Jender Jawa Barat mencapai 54,4 dan Indeks Pembangunan Jender 60,8.


             


 

JudulInggris

 

IsiInggris

 

Kategori

BkkbN

TanggalArtikel

6/15/2011

Attachments

Created at 5/22/2012 5:08 PM by BKKBN\spAdmin
Last modified at 5/22/2012 5:08 PM by BKKBN\spAdmin