Depan > Index Artikel > KESEJAHTERAAN, KEMISKINAN DAN PROGRAM KB DI JAWA BARAT
KESEJAHTERAAN, KEMISKINAN DAN PROGRAM KB DI JAWA BARAT
Senin, 20 Juni 2011  |  BkkbN

Oleh: Lipi Ahmad


 “Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan kemiskinan?” Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan, mengingat istilah kesejahteraan dan kemiskinan menjadi domain yang sangat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan (development sustainable).


Nampaknya para pakar sepakat bahwa Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Dibalik semua itu, adalah kondisi masyarakat sejahtera. Eko (2010) menyatakan bahwa rakyat bisa sejahtera apabila sudah makmur. Rakyat yang makmur akan mudah memperoleh akses atau mengadakan kebutuhan dasar.


Sampai saat ini, diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi domain penting dalam proses pembangunan. Sepenuhnya diyakini oleh para pakar, cendikia, dan para ahli bahwa sebuah proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah angka kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.


Salah satu program pembangunan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat yang senantiasa menjadi isu strategis adalah pengentasan kemiskinan yang secara otomatis akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disadari atau tidak, bahwa program pengentasan kemiskinan sampai saat ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan (kalau tidak disebut gagal). Hal ini dikarenakan pengentasan kemiskinan hanya menggunakan pendekatan ekonomi yang bersifat materialistik. Dalam kajian Kompas bahwa penyebab kegagalan proses pengentasan kemiskinan itu didasari oleh dua faktor utama yaitu;



  1. penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial seperti jaring pengaman sosial dan beras untuk rakyat miskin, padahal seharusnya diorientasikan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif

  2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan, sehingga program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal


Bagi penulis, kemiskinan merupakan problem dunia yang sangat kompleks, karenanya dalam penanggulangannya diperlukan analisis  yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan sering kali bersifat material dan kedermawanan pemerintah, misalnya program PKH, BLT, Pembagian kompor dan tabung LPG gratis, dan lain sebagainya, sehingga keberlanjutannya tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah.


Agar mencapai keberlanjutannya, program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan ekonomi yang bersifat material dan jangka pendek, perlu diimbangi dengan strategi pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kependudukan, meskipun hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Yang dimaksud adalah penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada sumber kemiskinan itu sendiri. Bagi penulis, sumber kemiskinan adalah jumlah penduduk yang tinggi dan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Sebagaimana disepakati dunia internasional bahwa tolak ukur kualitas hidup masyarakat adalah IPM (indeks pembangunan Manusia), yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sudah saatnya berdasarkan pada langkah langkah strategis berupa menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya beban pembangunan, berkurangnya ketersediaan lahan dan lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran, dan lain-lain.


Kondisi kependudukan akan berpengaruh pada dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tjiptoherijanto (1997) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban pembangunan. Namun bagi penulis, jumlah penduduk yang besar dalam jangka panjang, tetap saja akan berpengaruh pada ketersediaan lahan yang semakin menyempit. Apalagi dengan pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan dengan menerapkan system industrialisasi dan liberalisasi, akan menciptakan kondisi perekonomian yang efektif dan efisien, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang semakin jauh dan jumlah pengangguran yang semakin tinggi.


Konsep Dasar


Kemiskinan selalu bertolak belakang dengan kesejahteraan. Realitas ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kemiskinan telah mendorong kondisi sosial masyarakat pada situasi yang memprihatinkan, antara lain; kualitas pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan yang tidak terjamin, kurangnya lapangan pekerjaan, menguatnya arus urbanisasi, tidak teroptimalkannya potensi sumber daya alam yang ada, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang dan papan) dan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidupnya.


BAPPENAS (dalam Eko: 2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Beberapa pendekatan yang digunakan oleh BAPPENAS antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.


BKKBN menggunakan istilah pra sejahtera dan keluarga sejahtera I untuk menilai keluarga sangat miskin dan keluarga miskin. Indikator yang digunakannya sebagaimana dapat dilihat pada table 1 dan 2 sebagai berikut:


Indikator keluarga pra sejahtera :



  1. Pada Umumnya Anggota Keluarga Makan    Dua Kali Sehari Atau Lebih

  2. Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang Berbeda Untuk Di Rumah, Bekerja/ Sekolah Dan Bepergian

  3. Rumah Yang Di Tempati Keluarga Mempunyai Atap, Lantai dan Dinding Yang Baik

  4. Bila Ada Anggota Keluarga Sakit dibawa ke Sarana Kesehatan

  5. Bila Pasangan Usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi

  6. semua anak umur  7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah


Sumber : R/1/KS/2008


Indikator keluarga sejahtera I :



  1. Pada umunya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

  2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur

  3. Seluruh anggotra keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun

  4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah

  5. Tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing

  6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

  7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 th bisa baca tulisan latin

  8. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi


Sumber : R/1/KS/2008


Dalam realitasnya kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu dijadikan dasar analisis dan dasar strategi untuk pengambilan kebijakan publik. Menurut Bank Dunia (dalam Eko; 2010), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bisa perkotaan dan bisa sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. 


Berbeda dengan Bank Dunia yang menilai sumber utama kemiskinan dari perspektif ekonomi, penulis menilai bahwa sumber utama kemiskinan adalah kondisi kependudukan atau laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan kualitas hidup masyarakat yang rendah. BKKBN (2008) menggambarkan kualitas hidup penduduk dari indikator angka kematian bayi, angka kematian Ibu, angka harapan hidup dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat efektifitas dan keberhasilan yang tinggi, pengentasan kemiskinan pun harus berdasarkan pada sumber utama kemiskinan itu sendiri. Pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan ekonomi hanya bersifat jangka pendek dan telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada kedermawanan pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan ini harus diikuti dengan pendekatan kependudukan, yaitu melalui program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Sudah barang tentu pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan melalui pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Secara sederhana program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masayarakat.


BKKBN (2008) mendefinisikan Keluarga berencana adalah sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KH. Sahal Mahfudh (dalam Nafis dan Ubaid 2010) menyatakan bahwa program keluarga berencana itu patut didukung, sebab implikasi program ini akan membawa maslahat kepada masyarakat setidaknya menyasar pada tiga hal yaitu; keturunan berkualitas, kesehatan ibu dan anak dan pendidikan anak. program KB bukan untuk membatasi keturunan atau sebagai tahdid al Nashl yang sangat bertentangan dengan tujuan utama perkawinan yaitu melanjutkan keturunan, tetapi tahdim Al Nahsl yang mengarahkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua kepada anggota keluarganya agar dengan mudah dan secara matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.


Jawa Barat Butuh Kualitas


Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa tujuan utama program Keluarga Berencana (KB) adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Secara sederhana kualitas hidup masyarakat dapat dilihat melalui tingkat kesadaran pendidikan, kondisi kesehatan dan kemampuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya.  


Titik tolak tujuan program KB sejalan dengan tujuan hukum Islam (Al Maqoshid Al Syar’iyah), yaitu menciptakan kehidupan yang berkualitas. Dalam kacamata hukum Islam bahwa kehidupan yang berkualitas senantiasa didasarkan pada kemampuan melaksanakan kewajiban memelihara 5 faktor yang keseluruhannya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Prof. DJazuli (1993) Kelima faktor tersebut, antara lain;



  1. Memelihara Agama (Hifdz Al Din). Setiap individu diwajibkan untuk beribadah kepada Alloh SWT. Tentunya dalam pelaksanaan beribadah tersebut mencapai tingkat kekhusu’an yang tinggi diperlukan kondisi baik  fisik maupun non fisik yang menunjang.

  2. Memelihara Akal (Hifdz Al Aql). Kewajiban memelihara akal merupakan faktor yang penting untuk menjaga kecerdasan berfikir dan mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan.

  3. Memelihara Keturunan (Hifdz Al Nashl). Kewajiban memelihara keturunan tiada lain diarahkan untuk menciptakan generasi- generasi yang unggul, berilmu bpengetahuan dan beriman

  4. Memelihara Diri (Hifdz An Nafs). Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, diperlukan kondisi fisik yang kuat, sehat baik jasmaniah maupun ruhaniah.

  5. Memelihara Ekonomi (Hifdz Mal). Tentunya dalam melaksanakan ke empat faktor di atas diperlukan sarana dan prasarana yang layak, biaya yang memadai dan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu islam mewajibkan seluruh umatnya untuk memelihara harta (ekonomi).


Jika dianalisis secara mendalam, kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan kewajiban setiap individu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya ilmu pengetahuan (pendidikan), kesadaran meingkatkan kemampuan ekonomi dan kesadaran meningkatkan kesehatan fisik, psikis, mental dan spiritual. Tentunya, untuk dapat melaksanakan kelima faktor di atas, diperlukan kualitas individu yang terjamin, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun dari kesehatan. Program KB dapat memberikan jaminan terbentuknya kualitas hidup individu masyarakat, sebab KB tidak hanya berbicara tentang program pengaturan kehamilan, dengan realisasi dan implementasi alat kontrasepsinya, melainkan juga mengurus dan memelihara setiap individu sejak masih dalam kandungan hingga lanjut usia.


Apakah program KB tidak bertentangan dengan hadist Nabi yang menyatakan : menikahlah kalian, beranak pinaklah kalian sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian dihari kiamat”. HR Baihaqi, Bukhori dan Muslim (Ismail: 1994). Tidak.  Ternyata umat yang dibanggakan oleh Rosullulloh adalah umat yang banyak yang berkualitas. penulis berkeyakinan bahwa Rosulloh SAW tidak akan merasa bangga dengan umatnya yang banyak tetapi lemah dan tidak berkualitas, hal ini sesuai dengan Firman Alloh SWT;


“Dan Hendaklah kalian takut kepada Alloh orang-orang yang seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab iitu hendaklah mereka bertaqwa kepada Alloh dan dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An Nisa :9)


Betapa pentingnya kualitas itu. Jumlah penduduk yang besar secara kuantitas, tetapi lemah secara kualitas, hanya akan menjadi problem sosial, beban pemerintah, dan tidak memberikan kontribusi bagi proses pembangunan. Hal ini senada dengan firman Alloh:


”…………….berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Alloh dan Alloh beserta orang-orang yang sabar” ( QS; Al Baqoroh: 249)


Mensikapi perkembangan kekinian, persaingan hidup semakin ketat dan pesat, tentunya hanya orang-orang yang berkualitaslah yang mampu bertahan dalam persaingan tersebut. Sementara orang-orang yang lemah diyakini akan terkalahkan dan terpinggirkan.


Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Jawa Barat tahun 2010 sebanyak 43.021 826 jiwa. Jumlah ini  menunjukan angka yang besar secara kuantitas, tetapi secara kualitas cukup rendah. Hal ini dapat dari lihat HDI (human development indeks) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jawa Barat yang didasarkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas ekonomi. Tabel 3 di Bawah ini memuat IPM Jawa Barat tahun 2007-2009;


Tabel 1


IPM Jawa Barat Tahun 2007 dan 2008



























Jawa Barat



Tahun



2007



2008



2009



IPM



70.71



71.12



71.64



Rangking



15



15



15



Sumber: BPS Indonesia : 2010 dan diolah kembali


Melihat tabel di atas, kualitas hidup masyarakat Jawa Barat masih rendah dan berada pada rangking ke 15 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, padahal Jawa Barat merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Negara (Jakarta), yang seharusnya IPM Jawa Barat sekurang-kurangnya berada pada rangking 5 (lima) besar dari seluruh provinsi yang ada.


Rekapitulasi pendataan BKKBN Jawa Barat tahun 2008 dan 2009 menggambarkan bahwa berdasarkan indikator- indikator pra sejahtera dan sejahtera I (lihat tabel 1 dan tabel 2), Tahun 2008 jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Jawa Barat sebanyak 5.151.672 keluarga (17.916.716 jiwa) atau sekitar 46.44 % dari keseluruhan jumlah keluarga yang ada di Jawa barat. Hal ini menunjukan angka yang sangat memprihatinkan karena hampir mencapai 50 % jumlah keluarga di Jawa Barat dalam keadaan sangat miskin dan miskin. Sementara tahun 2009 jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 5.374.392 keluarga atau sekitar 46,96 % dari jumlah keseluruhan keluarga yang ada di Jawa Barat.  Jika dilihat dari angka di atas, tahun 2009 jumlah kemiskinan di Jawa Barat (pra sejahtera dan sejahtera I) meningkat 0.50 %. Hal ini menunjukan bahwa secara umum masyarakat Jawa Barat berada pada garis kemiskinan yang sulit dicarikan solusinya. Jumlah penduduk Jawa Barat Tahun 2009 sebanyak 41.091.523 jiwa dan tahun 2010 sebanyak 43.021.826 jiwa. Jika dibandingkan jumlah penduduk Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 4,69 % atau 1.930.303 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk Jawa Barat konstan (4.69 %), maka Jawa barat pada Tahun 2011 akan diisi sekurang kurangnya oleh 44.952.129 jiwa. 


Situasi di atas, menunjukan kondisi kependudukan masyarakat Jawa Barat yang demikian besar (laju pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali), apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas masyarakatnya, dapat menghambat proses pencapaian program pembangunan, kesulitan menanggulangi problem kemiskinan, kesulitan menggali potensi sumber daya alam, kesulitan memecahkan problem ketersediaan lahan yang semakin menyempit dan kesulitan memecahkan problem pemerataan penduduk antara desa dan kota, yang lebih parah lagi dapat berimplikasi pada peningkatan jumlah pengangguran di Jawa Barat.


Apabila dianalisis dari sudut pandang pasar-ekonomi, maka Jawa Barat sangat ”marketable” bagi pasar produksi, baik dalam maupun luar negeri, tetapi dari sisi pembangunan (development) setidaknya berimplikasi pada 3 problem besar, yaitu pertama, penyempitan lahan yang tidak terkendali. Kedua, peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan dan Ketiga, ketersediaan anggaran pembangunan.


Mengapa masyarakat Jawa Barat miskin (belum sejahtera) dan sulit keluar dari kondisi ini? Pertanyaan ini sangat urgens, mengingat Jawa Barat sangat ironis. Disatu sisi kemiskinan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya, disisi lain Jawa Barat memiliki potensi yang berlimpah. Potensi sumber daya manusia (jumlah penduduk yang besar) seharusnya memberikan kontribusi bagi proses pembangunan dan potensi sumber daya alam (sumber daya kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, gas, minyak, dan lain-lain). Tetapi semua potensi-potensi itu belum tergali secara optimal. Hal ini dikarenakan, secara umum sumber daya manusia Jawa Barat masih rendah. BPS Jawa Barat (Jabar dalam angka 2010) mencatat bahwa 95 % penduduk Jawa Barat hanya mampu menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara Lulusan SMA dan perguruan Tinggi hanya 5 %. Secara detail dapat dilihat dari table 4 di bawah ini:


Tabel 2


Tingkat Pendidikan masyarakat Jawa Barat


























NO



Tingkat pendidikan



%



1



SD



44.35



2



SMP



50.25



3



SMA +



5.40



Sumber: Jabar Dalam Angka 2010 dan diolah kembali


Rendahnya pendidikan masyarakat berimplikasi pada kualitas angkatan kerja dan tingkat pengangguran serta pilihan pekerjaan yang di peroleh setiap individu masyarakat. BPS Jawa Barat (Jabar dalam angka 2010) mencatat jumlah angkatan kerja tahun 2010 sebanyak 18.981.260 orang. Sementara yang aktif bekerja sebanyak 16.901.430 orang, sisanya sebanyak 2.079.830 orang masih menganggur. Pilihan pekerjaan pun lebih didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara detail dapat dilihat pada table 5 di bawah ini:


Tabel 3


Pekerjaan masyarakat tahun 2010































No



Pekerjaan



%



1



Pertanian



39.98



2



Perdagangan



27.84



3



Industri



7.55



4



Jasa-jasa



5.83



Sumber: BPS Jawa Barat 2010 dan diolah kembali


Agar kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat meningkat, maka seluruh potensi ekonomi (Sumber daya alam dan non SDA) yang ada harus dioptimalkan. Oleh karena itu, Jawa Barat memerlukan “kualitas”. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan tingkat pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, Jawa Barat dipandang perlu meningkatkan kesadaran masyarakat atas dunia pendidikan sehingga bagi para lulusan SLTP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA dan Perguruan tinggi). Diyakini bersama bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung dengan teknologi, sistem komunikasi dan informasi yang memadai dapat memecahkan berbagai persoalan pembangunan antara lain; pengangguran, masalah produktivitas masyarakat, optimalisasi potensi sumberdaya alam, membuka akses hubungan internasional, dan berbagai problem pembangunan lainnya. Tentunya, kesemuanya akan berimplikasi positif pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. 


Pada dasarnya program pembangunan di Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang tolak ukurnya dapat dilihat dari peningkatan HDI atau IPM. Karenanya, agar program pembangunan di Jawa Barat dapat sustainable (berkelanjutan), dan masyarakatnya dapat sejahtera maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. oleh Karena itu strategi pembangunannya perlu di arahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Tjiptoherijanto (1998) menyebutnya dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Dengan sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas, baik secara pendidikan, kesehatan maupun secara ekonomi akan memberikan dampak positip bagi peningkatan produktivitas masyarakat, penggalian potensi sumber daya alam yang ada, dan perlindungan bagi kelangsungan ekologi dan lingkungan hidup.  


 


Program KB  dan Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat


Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia. Dalam istilah umum, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan masyarakat yang damai, makmur dan sehat. Kesejahteraan tidak sekedar berkaitan dengan materi semata (lahiriah), tetapi sangat berkaitan dengan kondisi kejiwaan (bathiniah). Secara lahiriah, kesejahteraan menunjukan setiap orang dapat memenuhi strandar kualitas pendidikan, standar kesehatan yang berkualitas, dan standar memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Sementara secara bathiniah, menunjukan setiap orang dapat memelihara akhlak dan moralitasnya sehinga memiliki  ketenangan, kedamaian, dan spirit hidup.


Rekapitulasi pendataan BKKBN Provinsi Jawa Barat tahun 2009, menggambarkan bahwa secara umum masyarakat Jawa Barat belum dapat dikategorikan sejahtera (kalau tidak dikatakan miskin). Hal ini dapat dilihat dari masih tinginya angka pra sejahtera dan sejahtera I, yaitu pra sejahtera 2.329.882 jiwa dan keluarga sejahtera I sebanyak 3.044.510 Jiwa. Dengan kata lain, jumlah pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2009 sebanyak 46.96%. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak berimbangnya pendapatan perkapita masyarakat dengan  tingkat kebutuhannya sehari-hari. Ketidak berimbangan tersebut lebih dipicu oleh jumlah penduduk yang tinggi (jumlah jiwa) dalam sebuah keluarga yang tidak sesuai dengan pendapatan kepala keluarga.


Perubahan status dari pra sejahtera dan sejahtera I menjadi KS II, KS III atau KS III (mengubah status masyarakat dari masyarakat sangat miskin dan miskin menjadi masyarakat sejahtera) dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pendidikan. Tingkat kesadaran masyarakat Jawa Barat terutama di perdesaan masih tergolong rendah. Anak-anak mereka dipandang cukup mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD), mereka memandang cukup anak-anak mereka bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, pemerintas memiliki power untuk menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun. Kedua, pendekatan kesehatan. Pola hidup sehat dan kesadaran menggunakan sarana kesehatan merupakan kunci keberhasilan peningkatan kesehatan masyarakat. ketiga, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini mendorong pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat pun meningkat pula. Tentunya ketiga pendekatan tersebut dapat berhasil sesuai dengan harapan apabila diawali dengan implementasi program keluarga berencana (KB).


“Dua anak lebih baik”, bukan hanya menjadi jargon program KB semata, tetapi memiliki makna filosofi “kesejahteraan” yang sangat mendalam. Dengan Dua anak diyakini bahwa setiap keluarga dapat lebih mudah memecahkan persoalan pendidikan dan kesehatan yang makin mahal serta persoalan nilai daya beli masyarakat yang semakin rendah, yang lebih penting setiap orang tua dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih terhadap anak-anaknya, sehingga kualitas, akhlak dan moralitas anak dapat lebih dipertanggungjawabkan.


Pelaksanaan program KB di Jawa Barat dari Tahun ke Tahun mampu menekan laju pertumbuhan  penduduk. Penduduk Jawa Barat Tahun 2009 sebanyak 41.091.523 jiwa dengan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) sebanyak 8.842.229 (BKKBN Jawa Barat 2009). Apabila pada Tahun 2009 seluruh PUS di Jawa Barat tidak mengikuti program KB, dan 50 % PUS melahirkan anak hidup pada tahun 2010, maka tahun tersebut jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 45.512.637 orang. Pada kenyataannya jumlah penduduk Jawa Barat  tahun 2010 sebanyak 43.021.826 jiwa (Rekapitulasi Pendataan BKKBN Jawa Barat Tahun 2010). Hal ini menggambarkan bahwa program KB di Jawa Barat cukup berhasil, meskipun pilihan alat kontrasepsi masih didominasi oleh alat obat kontrasepsi yang  bersifat hormonal (PIL, Suntik dan Implant).


Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat yang dapat dikendalikan, membuka peluang bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Seers (dalam sachs: 1995) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya didasarkan atas nperkembangan GNP perkapita, tetapi hendaklah juga didasarkan atas tiga criteria yang lain yaitu, dengan berkurangnya kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan dan mengecilnya tingkat pengangguran. Masyarakat yang sejahtera dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas pendidikan, bagi para lulusan SLTP dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA dan perguruan tinggi). Disamping itu, dapat pula meningkatkan kesadaran atas pentingnya pola hidup sehat dan menggunakan sarana pelayanan kesehatan untuk memelihara setiap individu masyarakat.