Depan > Index Berita > PETA KELUARGA DI TINGKAT RT SUDAH DILAKSANAKAN DI JAWA BARAT
PETA KELUARGA DI TINGKAT RT SUDAH DILAKSANAKAN DI JAWA BARAT
Kamis, 25 April 2013

936802_10200595338622099_1829312572_n.jpg


Kendala akan informasi akurat perihal berapa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB aktif di masyarakat tampaknya akan terjawab. Peta Keluarga yang memuat informasi tersebut akan tersedia hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Dalam Acara Temu Kerja Nasional Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengelola Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi, Rabu (24/4) di Bandung, Deputi ADPIN, Drs. Hardiyanto menegaskan bahwa program di bidang data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana ini sangat penting. Dalam sambutannya, Hardiyanto yang kini menjadi Plt. Sekretaris Utama mengemukakan beberapa hal vital yang harus dilaksanakan pada tahun 2013, adalah (1) Reformulasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Nasional, (2) Implementasi Pelaporan WAP Gateway, (3) Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Rutin berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), (4) Dukungan penyediaan data dan informasi untuk intensifikasi penggarapan Program KKB di 10 Provinsi Penyangga Utama, (5) Pendataan Klinik Satelit, (6) Pemanfaatan Data Mikro serta (7) Pembuatan Peta Keluarga yang di dalamnya terdapat informasi mengenai PUS (Pasangan Usia Subur).

Untuk hal terakhir, meskipun sederhana, kuncinya ada di ketersediaan peta keluarga.
Peta Keluarga berguna untuk mengetahui berapa jumlah PUS yang sedang hamil atau yang sedang menggunakan alat kontrasepsi (kesertaan ber-KB), dengan demikian, Petugas Lapangan KB (PLKB) bisa memonitor dan memantau dengan mudah hanya dengan melihat peta dimaksud.

Sebagai salah satu diantara 10 provinsi penyangga, program tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Drs. Rudi Budiman, menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat, telah melaksanakan Pembuatan Peta Keluarga di tingkat RT untuk 12 Kabupaten/Kota prioritas. “Penentuan 12 Kabupaten/Kota berdasarkan indikator demografi dan kesehatan (Angka Kematian Ibu dan Bayi). Kita telah berkordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Kesehatan Provinsi, untuk kegiatan ini,” jelas Rudi.

“Pelaksanaan teknis pemetaan dimulai dengan melakukan sosialisasi bagi kader pendata, yang terdiri dari TPD, Pos KB dan Sub Pos KB dan Pokjayan PIK Remaja/Mahasiswa. Adapun sosialisasi yang diberikan adalah Tata Laksana Pengisian Formulir Peningkatan Kualitas Data untuk menghasilkan kembali Peta Keluarga dengan berbasis data berkualitas. Kemudian proses pelaksanaan dilakukan oleh kader pendata, selanjutnya pengumpulan dan entry data serta pemaparan hasil pelaksanaan akan dilakukan di provinsi,” pungkasnya. (irf)