Depan > Index Berita > GDPK HARUS MENJAWAB TANTANGAN KEPENDUDUKAN JANGKA PANJANG
GDPK HARUS MENJAWAB TANTANGAN KEPENDUDUKAN JANGKA PANJANG
Kamis, 12 Oktober 2017
Bandung – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Bonus demografi di Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu, dan menurut perhitungan akan berlangsung hingga tahun 2025. Menyikapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Sukaryo Teguh Santoso memandang pentingnya perumusan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Jawa Barat yang jangka panjang, yang tidak hanya menjawab tantangan bonus demografi, tetapi juga pasca berakhirnya bonus demografi.

Hal ini disampaikan Teguh saat membuka Pertemuan Identifikasi Isu Strategis Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, dengan tema “Grand Design Pembangunan Kependudukan” yang dilaksanakan rabu (11/10), di Ruang Prabu Siliwangi, Kantor Perwakilan BKKBN Jabar, Bandung.

Teguh menjelaskan, tantangan penanganan penduduk usia produktif tidak semata dimaknai dalam konteks ekonomi saja sebagai orang yang bekerja, tetapi juga harus dilihat dalam konteks reproduksi, karena ada usia-usia produktif yang berpotensi untuk punya anak. “Ini menjadi penting, aspek kualitas ada di sini” tandasnya.

Ia menyebut 26,7 persen atau seperempat dari 47,2 juta penduduk Jawa Barat yang merupakan penduduk remaja, sehingga perlu perlakuan yang lebih istimewa agar usia remaja pada saatnya nanti berkeluarga tidak menjadi beban.

Selain itu, Teguh juga menilai pentingnya menyikapi situasi kependudukan pasca bonus demografi. Menurutnya bonus demografi di Jawa Barat yang akan berakhir pada tahun 2025, atau 10 tahun lebih cepat dari nasional pada tahun 2035, akan berdampak pada pertumbuhan penduduk lansia. “Jadi kedepan Jabar akan memasuki ageing population society,” kata Teguh.

Lanjutnya, lansia tidak mungkin dipaksakan untuk produktif terus, tapi paling tidak bagaimana lansia dapat hidup sehat, baik fisik, mental dan sosialnya. Untuk itu perlu dipersiapkan agar lansia tidak banyak membebani penduduk usia produktif, yang pada akhirnya menjadi beban pemerintah.

Untuk itu menurut Teguh, persiapannya sudah harus dimulai dari sekarang, saat masih berusia produktif, dengan menjamin kesehatannya agar usia tuanya tidak rapuh dan sakit-sakitan. Menyikapi tantangan ini, Teguh memandang pentingnya peran strategis program KKBPK, baik dari aspek pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan, dari bayi hingga lansia.

Terkait dengan rencana penyusunan kembali GDPK ini, Teguh berharap nantinya GDPK dapat menjadi rujukan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Bahkan ia berharap dapat berkesinambungan dalam jangka panjang, meski nantinya terjadi pergantian kepala daerah. Untuk itu ia berharap perlunya advokasi GDPK pada setiap pimpinan daerah terpilih. “Bila perlu keberadaan GDPK dapat dikuatkan melalui Peraturan Daerah” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh berbagai unsur perangkat daerah tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota ini, juga diisi dengan pemaparan narasumber kunci dari BKKBN Pusat dan Universitas Indonesia, yakni Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Humphrey Apon dan Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Turro S. Wongkaren. (HK)