Depan > Index Berita > TAHUN 2018 PEMERINTAH KUCURKAN DAK BIDANG KB 2,3 T, JABAR TERIMA 162 M
TAHUN 2018 PEMERINTAH KUCURKAN DAK BIDANG KB 2,3 T, JABAR TERIMA 162 M
Kamis, 23 November 2017
Bandung – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Pemerintah kembali akan mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang keluarga berencana (KB) kepada seluruh kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2018 mendatang. Besarannya kurang lebih sekitar Rp. 2,3 Triliun, terdiri dari DAK Fisik sekitar Rp.525,5 Milyar dan non fisik atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp.1,8 Triliun.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BKKBN, Nofrizal saat membuka Workshop Penguatan Tim Pengendali DAK dan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi TA 2018, rabu (22/11) di Hotel El Royal Bandung. Disampaikannya kucuran DAK sub bidang KB ini sudah dimulai pertama kali sejak tahun 2008, dan terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun.

Menurutnya terjadi lonjakan besaran DAK yang sangat besar di tahun 2018 ini dibanding tahun sebelumnya, terutama pada menu BOKB yang kenaikannya hampir 600 persen.

“Tahun lalu besarannya (BOKB) hanya 300 Milyar, sekarang menjadi 1,8 Triliun” kata Nofrizal saat ditemui usai acara.

Kenaikan ini hematnya sebagai bentuk akselerasi program KKBPK, terutama dalam mendukung program Kampung KB yang targetnya di tahun 2017 terbentuk satu Kampung KB di tiap kecamatan. Jadi setiap Kampung KB nantinya akan mendapatkan dukungan BOKB sekitar 80-100 juta, terutama yang berada di desa tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Selain untuk Kampung KB, BOKB jelasnya diperuntukkan juga untuk membantu operasional Balai Penyuluhan sebesar Rp. 60 juta per tahun dan biaya handling cost alat/obat kontrasepsi dari kabupaten ke desa.

Kemudian terkait dengan pemantauan implementasi serapan DAK dan efektivitas penggunaannya, BKKBN sebutnya akan memperkuat tim fasilitasi DAK di tingkat provinsi dan bekerjasama dengan Inspektorat wilayah provinsi/Bawasda.

Hal ini mengingat bahwa DAK merupakan dana transfer ke rekening Kabupaten/Kota, sehingga kewenangan pengawasan sesungguhnya ada di Bawasda. Namun demikian pihaknya tetap akan memantau agar proses pengelolaan DAK bisa maksimal pemanfaatannya.

“Kita kasihan dana sebesar itu bila tidak dimanfaatkan, atau tidak efektif penggunaannya. Itu kan perjuangan kita jadi sia-sia” kata Nofrizal menandaskan.

 

Tidak Semua Kabupaten/Kota Menerima DAK Fisik

Berdasarkan informasi yang dihimpun, khusus DAK Fisik ternyata ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak menerima. Saat hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Siti Fatonah, beliau menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang tidak kebagian ini karena memang tidak mengusulkan dengan alasan yang bermacam-macam.

“Ada yang merasa sudah tercukupi, karena memang menunya masih sama dengan tahun sebelumya” kata Fatonah menjelaskan.

Meski demikian Fatonah memastikan bahwa meski Kabupaten/Kota tersebut tidak menerima DAK Fisik, mereka tetap akan menerima BOKB, karena BOKB penganggarannya dirancang di tingkat pusat, buka atas usulan Kabupaten/Kota.


162 Milyar untuk 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Sementara alokasi DAK sub bidang KB tahun 2018 untuk 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat diketahui mencapai Rp.162 Milyar. Dari jumlah tersebut terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.23 Milyar untuk 24 Kabupaten/Kota dan BOKB sebesar Rp.139 Milyar untuk 27 Kabupaten/Kota.

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 alokasi DAK ke Jawa Barat sebesar Rp. 49,3 Milyar, terdiri dari Rp.25,9 Milyar untuk DAK Fisik di 26 Kabupaten/Kota dan Rp.23,4 Milyar untuk BOKB di 27 Kabupaten/kota. (HK)

nof dak.jpg