Depan > Index Berita > WALIKOTA CIREBON JANJIKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK POS KB
WALIKOTA CIREBON JANJIKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK POS KB
Senin, 11 Desember 2017
Cirebon – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Walikota Cirebon, Nasrudin Aziz menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan program KKBPK di daerahnya. Nasrudin bahkan menyebut akan menyediakan alokasi anggaran untuk Pos KB di tahun 2018. Hal disampaikannya saat menghadiri acara Temu Kader Pos KB dan Sub Pos KB se-Kota Cirebon di Hotel Zamrud, Cirebon, jumat (8/12).

“Alhamdulillah pos tersebut akan kita sisipkan melalui program bantuan walikota yang tadinya Rp. 20 juta per RW, menjadi Rp. 50 juta. Jadi dari dana itu bisa dianggarkan juga untuk kader Pos KB dan PKK” kata Nasrudin.

Pengalokasian anggaran ini menurut Nasrudin karena Pos KB dan Sub Pos KB memiliki peran yang penting dalam penggerakan program KB di lapangan. Ia bahkan menyebut para kader Pos KB yang mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga dengan sebutan “pejuang”.

“Kader-kader KB sungguh luar biasa, karena selain mengurus suami dan anak-anak, tapi masih mampu mengurus orang lain”, puji Nasrudin .

Tidak hanya itu, ia menyebut komitmen lainnya terhadap program KB di wilayahnya dengan telah membentuk lima Kampung KB yang tersebar di tiap kecamatan sebagai basis-basis pembinaan KB. Program ini menurutnya kedepan akan terus dikembangkan di wilayah lainnya.

Selain itu demi menjamin kepuasan masyarakat dalam mengikuti program KB, ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas dan rumah sakit di Kota Cirebon untuk mengutamakan penanganan pada kasus-kasus komplikasi dan kegagalan pada pelayanan KB.

“Kita tidak ingin ada rasa takut bagi masyarakat dalam menjalankan program KB” tandas Nasrudin.

Atas komitmen tersebut, apresiasi juga datang dari Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Santoso. Menurut Teguh sapaan akrabnya yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan indikator utama dalam mengukur komitmen kepala daerah dalam program KKBPK dapat dilihat dari seberapa besar ruang kewenangan pengendalian penduduk dan KB sebagai sebuah Dinas yang utuh, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

“Tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia, bahkan di Jawa Barat yang dinasnya utuh seperti Kota Cirebon” kata Teguh menegaskan.

Atas komitmen yang telah ditunjukkan Walikota ini, Teguh berkeyakinan bahwa program KB akan kembali menggelora di Kota Cirebon. Untuk itu yang paling penting menurutnya adalah bagaimana program KB dapat terus disosialisasikan agar masyarakat mengerti makna program KB sesungguhnya.

KB jelasnya adalah untuk membentuk keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu membentuk keluarga perlu direncanakan dan diatur dengan baik agar keluarga mampu melaksanakan fungsinya dengan baik pula, sehingga menghasilkan keturunan yang baik pula, dan berguna baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Teguh menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang semestinya dapat dimaknai masyarakat terhadap program KB, bahwa pertama, program KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan keluarga. Kedua, KB untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, dan ketiga, KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar penduduk yang tumbuh sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (HK)


gfhe.jpg