Depan > Index Berita > TPD MINTA INSENTIF DITAMBAH, AHER : INSYA ALLAH BISA
TPD MINTA INSENTIF DITAMBAH, AHER : INSYA ALLAH BISA
Jumat, 22 Desember 2017
Bandung – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjawab aspirasi para Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang mengharapkan tambahan insentif bagi mereka. Aher mengatakan ada peluang insentif bagi TPD/K bisa ditambah.

“Insentif ditambah Insya Allah bisa” kata Aher meyakinkan saat memberikan arahan kepada 2.000 petugas TPD/K dari seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, saaat membuka Temu Kerja TPD/K di SOR Arcamanik Bandung, kamis (21/12).

Aher menjelaskan pihaknya berupaya memperhatikan kesejahteraan para TPD/K. Selang 2015-2016 insentif bagi TPD/K sebesar Rp. 800.000,- per bulan, meningkat dari Rp. 750.000 per bulan pada 2014. Padahal disaat yang sama APBD Jawa Barat banyak terbebani dengan persiapan penyelenggaraan PON XIX. Pada tahun 2017 ini Pemprov Jabar kembali menambah insentif menjadi Rp. 1.000.000,- per bulan ditambah dengan dukungan kesehatan sebesar Rp. 50.000 per bulan, meski pada saat yang sama pula APBD kembali dibebani hingga 1,8 Triliun akibat alih kelola sekolah SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, termasuk di dalamnya kepindahan para guru dan honorer menjadi pegawai provinsi yang jumlahnya mencapai 29 ribu personil. Pun demikian dengan APBD di tahun 2018 yang kembali dibebani dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Karenanya Aher meyakinkan setidaknya pada tahun 2019 mendatang APBD Jabar sudah lebih stabil, sehingga dapat menampung aspirasi para TPD/K.

Namun demikian karena masa jabatannya yang akan berakhir pada tahun 2018 mendatang, dirinya mengharapkan komitmen terhadap TPD/K dapat dilanjutkan oleh Gubernur selanjutnya. Aher mengatakan pada prinsipnya keberadaan TPD/K harus dipertahankan dan kesejahteraannya harus ditingkatkan karena keberadaan TPD sejak pertama kali diangkat pada tahun 2010 mampu mendongkrak pencapaian program KKBPK ke arah yang positif. “Bila perlu saya akan surati BKKBN pusat untuk memperjuangkan status TPD/K menjadi ASN mengingat saat ini pengelolaan penyuluh KKBPK menjadi kewenangan pemerintah pusat” tandas Aher.

Hal senada juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso. Pria yang akrab disapa Teguh ini menyampaikan bahwa keberadaan TPD/K merupakan sebuah keniscayaan. Ia menjelaskan pada tahun 2007 sebelum keberadaan TPD, diketahui kesertaan ber-KB (CPR) di Jawa Barat hanya 60,3 persen, saat ini meningkat menjadi 63,9 persen. Pun demikian dengan capaian-capaian lainnya, seperti usia kawin pertama (UKP) wanita di Jawa Barat yang meningkat dari 18,8 tahun menjadi 20 tahun, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (TFR) turun dari 2,6 anak per wanita usia subur menjadi 2,24.

TPD/K sendiri merupakan sukarelawan program KKBPK yang mendapat dukungan biaya operasional dari APBD provinsi Jawa Barat. Perekrutan TPD/K dilakukan akibat terus menyusutnya jumlah tenaga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang pada tahun 2010 disikapi dengan merekrut petugas baru secara kontrak karena tidak memungkinkannya untuk mengangkat para petugas baru akibat moratorium PNS.

Dari tahun 2010 hingga sekarang dukungan operasional dan jumlah sukarelawan yang direkrut juga terus bertambah. Pada awalnya di tahun 2010 jumlah TPD/K yang diangkat hanya sebanyak 250 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar. Kini pada tahun 2017 telah diangkat sebanyak 2000 petugas dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 27, 19 Milyar yang anggarannya meliputi biaya insentif, dukungan kesehatan dan pembinaan. Perekrutan sukarelawan TPD/K ini merupakan inovasi khas Jawa Barat dan satu-satunya di Indonesia, yang dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program KKBPK. Keberadaan TPD/K sukses menurunkan rasio petugas terhadap desa binaan, sehingga Jawa Barat dinilai layak menjadi rujukan dan percontohan bagi daerah lain di Indonesia. (HK)

hdh.jpg