Depan > Index Berita > PANGDAM III/SILIWANGI : BILA LPP TINGGI, MAKA PERAN TERITORIAL TNI GAGAL
PANGDAM III/SILIWANGI : BILA LPP TINGGI, MAKA PERAN TERITORIAL TNI GAGAL
Senin, 15 Januari 2018
Bandung – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator fungsi teritorial TNI.

“Bila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka fungsi teritorial TNI gagal”, kata Doni saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso beserta jajaran, di ruang kerjanya di Makodam III/Siliwangi, jalan Aceh, Kota Bandung, jumat (12/1).


Sebelumnya Doni sempat menerima laporan BKKBN Jabar terkait kinerja program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) provinsi Jawa Barat dari pihak BKKBN. Dalam laporan tersebut, Teguh mengatakan pertumbuhan penduduk di Jawa Barat hampir mencapai dua persen per tahunnya. Namun demikian tingginya angka tersebut lebih disebabkan faktor migrasi yang masuk ke Jawa Barat. Program KB di Jabar jelasnya justru mampu telah mampu menurunkan angka kelahiran / total fertility rate (TFR) dari 2,6 anak menjadi 2,4 anak per wanita usia subur.


Meskipun TFR Jabar turun, Teguh menilai penurunannya belum signifikan. “TFR Jabar sama dengan TFR nasional, tapi sedikit saja Jabar naik, maka angka di nasional juga akan naik, karena Jabar merupakan barometer nasional” kata Teguh menjelaskan.


Dalam kesempatan yang sama, Teguh juga menyampaikan terimakasih atas peran TNI dalam menyukseskan program KKBPK, khususnya atas pelaksanaan Baksos TNI KB-Kesehatan beberapa waktu lalu. Untuk itu Teguh meminta agar Pangdam dan jajarannya dapat terus mendukung kegiatan ini.


Menanggapi hal tersebut, Pangdam menyatakan komitmennya tetap mendukung program KKBPK. Kedepan ia juga instruksikan agar indikator penilaian Baksos TNI tidak sebatas laporan jumlah peserta KB-nya saja, tetapi harus sampai pada outcomenya, seberapa besar kelahiran bisa ditekan.


Menyikapi tantangan pengendalian penduduk, Doni juga berpesan agar dapat mengintensifkan pendekatan keagamaan. Menurutnya ulama harus dilibatkan menyampaikan pesan-pesan KB. Kehidupan beragama menurutnya harus dapat menyeimbangkan antara hablumminallah dan hablumminannas.


“Bagaimana bisa beribadah dengan tenang kalau anak banyak, waktu akan habis memikirkan beban keluarga” tandasnya.



Fokus Menggarap Kampung KB di 2018


Menghadapi tahun 2018 BKKBN telah menetapkan kebijakan nasional program KKBPK yang akan fokus menggarap wilayah legokoan atau wilayah yang peserta KB-nya rendah dan jumlah keluarga miskinnya tinggi.


Kepada Pangdam, Teguh mengungkapkan bahwa BKKBN akan banyak mengintervensi di Kampung KB. Kampung KB sendiri telah dicanangkan sejak 2016 lalu sebagai metode penggarapan program KKBPK bersama lintas sektor.


“Saat ini telah terbentuk satu Kampung KB di tiap kecamatan dan kedepan jumlahnya akan terus ditingkatkan” kata Teguh. Jadi diharapkan tidak hanya BKKBN saja yang bekerja, tetapi juga sektor lainnya bersama-sama menggarap Kamapung KB. (HK)

SFGAW.jpg