Depan > Index Berita > FORUM POS KB JABAR GELAR MUSYAWARAH PILIH KEPENGURUSAN MASA BAKTI 2018-2023
FORUM POS KB JABAR GELAR MUSYAWARAH PILIH KEPENGURUSAN MASA BAKTI 2018-2023
Rabu, 11 April 2018
Bandung – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Setelah tertunda selama dua tahun, Forum Pos KB Jawa Barat akhirnya kembali menggelar musyawarah tingkat provinsi untuk pemilihan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Musyawarah yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Clove Garden Bandung, akhirnya rabu (11/6) menetapkan kembali Twissje Inkriwang sebagai Ketua DPP Forum Pos KB Jawa Barat untuk masa bakti 2018-2023.

Twissje terpilih kembali setelah berhasil meraih 21 suara dari total 27 suara sah, sekaligus mengantarkan dirinya memimpin organisasi ini untuk ketiga kalinya. Selain memilih ketua, musyawarah ini juga membahas sejumlah agenda lainnya, salah satunya strategi penguatan peran Pos KB sebagai Lembaga Kemasyarakan Desa (LKD) sebagaimana tujuan awal pembentukannya pada tahun 2005 lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso saat membuka musyawarah ini sehari sebelumnya mengamanatkan agar pengurus baru nantinya dapat mereposisi kedudukan Pos KB sebagai LKD, yakni semacam lembaga pemberdayaan masyarakat yang diakui keberadaan di pemerintahan desa/kelurahan.

“Pos KB diharapkan sebagai koordinator institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang ada di desa atau kelurahan,” pesannya kepada para peserta yang diikuti utusan dari 27 kabupaten/kota se Jawa Barat.

Dengan demikian maka segala wadah ataupun kelompok kegiatan IMP, seperti BKB, BKR, BKL dan kelompok kegiatan lainnya berada dibawah koordinasi Pos KB. Dari situ maka Pos KB dapat diakui sebagai sebuah lembaga yang ada dalam area pemberdayaan masyarakat, lanjut Teguh.

Peran Pos KB sebagai LKD lanjut Teguh akan memperkuat implementasi program KKBPK di tingkat desa. Sebagaimana UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan program KB masuk dalam kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, maka program KB dapat diberikan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan desa.

“Kongkritnya dalam penyusunan anggaran dana desa dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan program  KB,” kata Teguh menandaskan.

Dengan pemanfaatan dana desa untuk program KB melalui peran Pos KB, Teguh menilai upaya ini sejalan dengan strategi BKKBN yang kini justru tengah fokus menggarap wilayah pedesaan. Menurutnya medan tempur program KKBPK sesungguhnya memang ada di desa, karena desa merupakan lumbung akseptor.

Terkait dengan kontribusi Pos KB dalam penyelenggaraan program KKBPK sejak terbentuk 12 tahun lalu, Teguh menilai organisasi ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian sasaran program di Jawa Barat. Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan kesertaan ber-KB di Jawa Barat terus meningkat dari 57 persen di tahun 2002 menjadi 63 persen di 2017. Selain itu usia kawin pertama perempuan di Jawa Barat juga terus naik, dari 17,8 tahun di tahun 2002 menjadi 20 tahun di 2017.

“Angka fertilitas di Jawa Barat turun dari 2,59 pada tahun 2012 menjadi 2,4 di tahun 2017. Tak bisa dipungkiri, salah satunya berkat kontribusi Pos KB,” pungkas Teguh. (HK)

AFASDF.jpg