Depan > Index Berita > TEGUH SANTOSO : DESA REAL BATTLE PROGRAM KKBPK
TEGUH SANTOSO : DESA REAL BATTLE PROGRAM KKBPK
Jumat, 11 Mei 2018
Pangandaran – Perwakilan BKKBN Jabar Online : Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan kebijakan operasional BKKBN saat ini bertumpu di desa. Desa menurutnya adalah real battle atau arena pertempuran program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Hal ini disampaikannya dihadapan sekitar 750 penyuluh KKBPK dalam acara Temu Penyuluh KKBPK se-wilayah Priangan Timur, selasa (8/5) di Hotel Laut Biru Pangandaran.

Ada tiga alasan mengapa desa menjadi real battle program KKBPK ungkap Teguh. Pertama bahwa sasaran operasional program KKBPK berpusat di desa, dimana desa merupakan lumbung pasangan usia subur (PUS) untuk dijadikan akseptor KB. Kedua bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa merupakan prioritas sesuai nawacita pemerintah yang terdapat cita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Komitmen membangun desa ini lanjut Teguh telah terbukti dengan besarnya kucuran anggaran pembangunan desa. Pada tahun 2015 dana desa telah dikucurkan pemerintah sebesar 20,7 triliun, meningkat menjadi 47 triliun di 2016, dan menjadi 60 triliun di tahun 2017 dan 2018. Lanjut ditahun 2019 akan dialokasikan sebesar 85 triliun.

Selanjutnya alasan ketiga adalah sekaitan dengan undang-ungang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebut bahwa program KKBPK masuk dalam kewenangan lokal berskala  desa. Dengan demikian program KB bisa mendapat dukungan pembiayaan dana desa apabila KB dirasakan prioritas oleh elemen masyarakat desa itu sendiri.

“Kalau (program KB) tidak dianggap penting, maka tidak akan mendapatkan akses,” kata Teguh menekankan.

Ketiga alasan tadi menurut Teguh menjadikan peran penyuluh KKBPK sangat strategis sebagai penentu keberhasilan program KKBPK di desa. Ia bahkan menekankan para penyuluh KKBPK yang terdiri dari PKB/PLKB (Penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana) dan TPD (tenaga penggerak desa) dapat mendorong pemangku kebijakan di tingkat desa agar program KB dapat menjadi prioritas.

Teguh sendiri menjanjikan akan memberikan rewards bagi PKB/PLKB dan TPD yang mampu memanfaatkan peluang pemanfaatan dana desa untuk mendukung oprasional program KKBPK di wilayah desa binaannya.

“Akan dievaluasi dan akan ada rewards bagi para penyuluh KKBPK terbaik,” pungkasnya.

Sementara terkait dengan kinerja program KKBPK di Jawa Barat, Teguh mengungkapkan dalam empat tahun terakhir telah menunjukkan trend positif meski belum mencapai sasaran yang ditargetkan, diantaranya adalah penurunan TFR dari 2,6 anak menjadi 2,4 anak per wanita usia subur.

Sasaran sesungguhnya lanjut Teguh akan diukur pada tahun 2019, untuk itu pihaknya telah menetapkan beberapa indikator kinerja tahun 2018-2019 yang akan diarahkan pada pencapaian tingkat kesertaan ber-KB yang mencapai 70 persen, pelembagaan kampung KB sebagai wahana membumikan kembali program KB dan besaran dukungan APBDes untuk operasional program KB. (HK)