Pencapaian ZI WBK, Pemimpin Instansi Pemerintah Wajib Selenggarakan SPIP Menyeluruh

dari : ceklissatu.com

Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), diharapkan mampu membentuk karakter dan budaya bagi sumber daya manusia (SDM) berintegritas. Hal itu juga sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan medeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi.

Kepala BKKBN Jawa Barat, Kusmana, menuturkan, sebagai abdi negara sudah seharusnya seluruh jajaran BKKBN memegang teguh sebaik-baiknya serta setia kepada tugas.

Dalam pencapaian ZI WBK, sambung Uung sapaan akrab Kusmana, seluruh pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMN.

Adapun target maturitas atau kematangan penyelenggaraan SPIP untuk 2019 adalah level 3. Banyak syarat yang harus dipenuhi baik dalam konteks kelembagaan maupun unit kerja yang ditetapkan.

Dalam konteks kelembagaan, indikator mutlak yang harus dipenuhi di antaranya perolehan opini atas laporan keuangan minimal wajar dengan pengecualian (WDP) untuk WBM dan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk WBBM) serta Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) minimal B.

“Jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat menjadikannya sebagai tulang punggung program Banggakencana nasional. Sayangnya kondisi kependudukan Jawa Barat masih memprihatinkan. Selain jumlah yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. Persebarannya juga tidak merata. Ini diperburuk dengan rendahnya kualitas SDM kita di Jawa Barat. Ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” ungkap Uung.

Meski begitu, Uung optimistis ZI WBK menjadi daya ungkit peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut dengan sendirinya mengatrol pencapaian target program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) di Jawa Barat.

Penulis & Editor : Edwin Suwandana