Harganas ke-27 di Tengah Pandemi, Jawa Barat Superior dengan Dominasi Akseptor KB Nasional

dari : www.pikiran-rakyat.com

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memilih cara sederhana merayakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di tengah pandemi.

BKKBN menjadikan momentum Harganas sebagai ajang pelayanan serentak guna mengatrol kesertaan ber-KB yang diperkirakan drop selama masa pandemi.

Secara nasional, BKKBN menargetkan pelayanan serentak 1 juta akseptor bertepatan dengan peringatan ke-27 Harganas pada hari ini, Senin, 29 Juni 2020.

Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor. Angka ini menempatkan Jabar paling superior di antara provinsi lain di Indonesia.

“Harganas tahun ini dirayakan di tengah situasi kecemasan akibat pandemi, sehingga memberikan suasana berbeda. Secara garis besar, peringatan Harganas ke-27 dilangsungkan secara sederhana. Kami keluarga besar BKKBN menyelenggarakan upacara bendera dan tasyakuran. Fokus kami lebih kepada pelayanan KB serentak untuk mencapai target nasional sebanyak 1 juta akseptor,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, Senin 29 Juni 2020.

Upacara peringatan Harganas ke-27 tingkat Provinsi Jawa Barat dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1, Kota Bandung, pada Senin pagi, 29 Juni 2020.

Gubernur juga langsung memonitor jalannya pelayanan KB serentak di Jawa Barat sekaligus berinteraksi dengan para petugas dan akseptor melalui telekonferensi video.

Kusmana memastikan pelayanan KB serentak tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19, baik untuk petugas maupun akseptor.

Kusmana yang akrab disapa Ayah Uung ini menggarisbawahi, di balik kesulitan masa pandemi ternyata memberikan ruang dan peluang antaranggota keluarga untuk lebih saling mengenal.

Terpusatnya aktivitas harian di rumah menyebabkan sikap anggota keluarga yang selama ini tidak terperhatikan akan menjadi tampak. Tak salah bila kemudian BKKBN mengusung tema khusus Harganas “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu.”

Terkait target pelayanan KB yang menjadi Jawa Barat, Kusmana mengaku optimistis bisa memenuhinya. Meski tidak bisa dilakukan secara massal, pihaknya menyiasati dengan mengerahkan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat.

Pengerahan “pasukan” dilakukan didasari pertimbangan besarnya target dan jenis kontrasepsi yang menitikberatkan pada perlunya penggerakkan massif.

Dari 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom. Dua jenis kontrasepsi itulah jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran.

“Sesuai arahan (BKKBN) Pusat, selama masa pandemi ini para petugas lini lapangan mendapat tugas mengantarkan pil dan kondom kepada akseptor secara door to door. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan begitu, strategi paling memungkinkan adalah dengan menggerakkan lini lapangan,” kata Kusmana.

Di luar 384.932 pil dan kondom, BKKBN Jabar menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik. Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Dari 454.226 akseptor yang menjadi target Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan beban paling besar.

Kabupaten dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini ditarget mampu memberikan pelayanan kepada 52.279 peserta KB. Daerah lain dengan target di atas 30 ribu akseptor meliputi Kabupaten Bekasi (43.321 akseptor), Kabupaten Cianjur (31.226 akseptor), dan Kabupaten Karawang (30.935 akseptor).

Sebaliknya, daerah dengan target paling sedikit adalah Kota Banjar (1.228 akseptor), Kota Sukabumi (1.723 akseptor). Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya dua daerah ini yang mendapat target kurang dari 2.000 akseptor.

“Penetapan target ini didasarkan pada perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang sudah ditetapkan pada saat rapat kerja daerah beberapa waktu lalu. Daerah dengan pasangan usia subur banyak tentu mendapat target banyak juga. Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 9 juta pasangan usia subur,” ujar Kusmana.

Target provinsi besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tak sampai setengahnya dari target Jawa Barat.

Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya ditarget masing-masing 147.653 akseptor dan 185.395 akseptor. Padahal, jumlah penduduk dua provinsi ini relatif besar.

Target Jawa Barat ini tampak makin mencolok jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk sedikit seperti Papua Barat atau Maluku.

Dua provinsi ini dipatok 2.108 akseptor dan 2.866 akseptor saja. Masih lebih tinggi Kota Cimahi yang dipatok bisa memberikan kepada 3.963 akseptor. Sebagai catatan, Kota Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan.***