BKKBN Jabar Hadapi Permasalahan Kompleks Menekan Angka Stunting

dari : rri.co.id

Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Eni Gustina berharap BKKBN mampu meniru rancangan Command Center yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang, sebagai acuan data dalam penanganan Stunting.

Eni menjelaskan, dalam command center yang dimiliki Kabupaten Sumedang, memiliki 3 indikator kesuksesan seorang pemimpin di wilayahnya (Kecamatan) yaitu, Angka Kemiskinan, Stunting dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), dalam data tersebut seorang pemimpin memiliki tolak ukur untuk memfokuskan pembenahan daerahnya agar perkembangan daerah yang mereka pimpin bisa terpantau dengan jelas.

“Saya berharap Pak Kaper mendorong Command Center yang ada di Kabupaten Sumedang ini untuk di adaptasi, karena dengan adanya command center ini pemetaan berbagai permasalahan yang ada di masing masing wilayah akan terpetakan secara detail dan jelas, sehingga treatment yang akan di berikan bagi masyarakat pun tidak akan salah sasaran, terlebih dalam upaya penanggulangan stunting karena side model yang kami harapkan bisa seperti ini,” ungkapnya di Kabupaten Sumedang. Selasa (4/5/2021).

Lebih lanjut dikatakan Eni, selain command center, BKKBN juga dihadapkan dengan pekerjaan rumah berat yaitu mengubah pemahaman masyarakat, tentang apa itu KB. Karena tidak bisa di pungkiri, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami, arti sesunggunya dari Keluarga Berencana.

“Merubah mind set dan pemahaman masyarakat menjadi pekerjaan rumah lain yang harus di hadapi oleh BKKBN, karena sampai sekarang masih banyak, masyarakat yang mengira bahwa KB itu membatasi jumlah anak, padahal KB itu merupakan upaya kita bersama untuk membentuk sebuah keluarga yang terencana, terlebih dalam hal memiliki keturunan, sehingga anak yang di lahirkan berkualitas, dan orang tua pun akan semakin siap memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin mengungkapkan tidak bisa di pungkiri, Jawa Barat memiliki permasalahan kompleks tertinggi di antara provinsi mega politan yang ada di pulau Jawa, Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang rendah menjadi salah satu problematika, yang mengakibatkan kurang terkendalinya angka kelahiran yang memicu juga tingginya angka Stunting di wilayah tersebut.

“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Jabar. Rendahnya penggunaan MKJP menjadi salah satu permasalahan yang saat ini terus kami dorong, dalam program Jawara MKJP. MKJP ini menjadi sesuatu hal yang penting, karena MKJP dapat mengatur angka kelahiran sehingga sebuah keluarga tidak melahirkan buah hati, dalam jarak yang terlalu dekat ,” ungkapnya.

“Ketika jarak kelahiran dalam sebuah keluarga bisa teratur, Anak yang dilahirkan pun akan mendapatkan perhatian, kasih sayang dalam berbagai hal secara optimal, sehingga anak Stunting akibat tekanan Ekonomi keluarga bisa teratasi,” imbuhnya.

Selain itu dijelaskan Wahidin, Unmet Need yang masih tinggi menjadi problematika kompleks lainnya yang perlu segera di atasi.

“Unmet Need juga jadi PR kami sehingga berbagai cara terus kami lakukan untuk mengatasinya,” tandasnya.

Sebelumnya BKKBN Jabar, telah melakukan Pemasangan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang di 26 Perusahaan Industri secara serentak, sebagai tindak lanjut dari keseriusan BKKBN Jabar dalam mendorong program Jawara MKJP.