Tim Percepatan Penurunan Stunting Kuatkan Sinergi Dalam Menghadapi Penurunan Stunting 2023

KOTA BANDUNG – Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah membentuk dan mengesahkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan adanya keterlibatan dari lintas sektor, maka komunikasi dan koordinasi menjadi hal penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen TPPS bergerak ke arah visi yang sama.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan konsolidasi bertajuk “Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat” dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan beserta akademisi, praktisi, dan NGO yang menjadi anggota dari TPPS Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diadakan pada Hotel Holiday Inn Pasteur, pada Senin (21/11) itu berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari segala aspek kemasyarakatan, di antaranya merupakan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Kim Agung, dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Barat, Idam Rahmat.

 

 

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, hadir membuka acara dengan khidmat. “Kalau kami, selama kepemimpinan dengan Pak Gubernur, ternyata stunting tidak menurun, apa kata dunia? ini semua bukan hanya tanggung jawab kami dan kepala dinas, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para pejabat yang sudah dilantik, yang sudah berjanji akan menyejahterahkan masyarakatnya. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah tidak ada anak yang stunting. Maka mohon rapat ini jangan hanya dijadikan seremonial, tetapi implementasikan di wilayah Anda masing-masing,” pesan Uu dalam sambutannya.

 

 

Kepala BKKBN RI, yang pada hari itu diwakilkan oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, juga menekankan pentingnya dampak yang ditimbulkan oleh stunting terhadap roda kehidupan negara. “Permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Teguh.

 

 

Usai mendengarkan materi dari para narasumber, peserta kemudian melanjutkan dengan sesi Forum Group Discussion (FGD) yang terbagi menjadi 5 divisi, yakni Divisi Research and Development, Divisi Intervensi Spesifik, Divisi Intervensi Sensitif, Divisi Komunikasi Informasi dan Edukasi, Divisi Kemitraan, dan Divisi Planning and Budgeting. Melalui sesi FGD tersebut, setiap divisi memetakan masalah yang dimiliki serta merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh TPPS pada tahun 2023 nanti.

 

 

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Wahidin, menaruh harapan besar dengan adanya pertemuan TPPS tersebut. “Di Provinsi Jawa Barat, kami menargetkan jumlah anak stunting pada akhir tahun 2022 ini adalah 19,2%, dimana sebelumnya masih di angka 24,5%. Ini adalah target yang sangat optimis. Menurut saya saat ini seluruh dinas terkait, baik pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota, lebih sangat serius dalam menangani stunting, termasuk diantaranya Pangdam, Aster, hingga jajaran Babinsa juga bekerja keras. Hampir semua stakeholder bekerja dengan cara-caranya masing dan tetap terkoordinir. Semoga target 19,2% di akhir tahun ini bisa tercapai,” ujarnya. (RAF)