Majalengka Ngabret Pelayanan KB MKJP
MAJALENGKA — Sebagai bentuk komitmen terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Penurunan Prevelansi angka Stunting di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka melaksanakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) gratis kepada masyarakat sekitar. Kegiatan yang ditinjau langsung oleh Deputi Bidang KBKR BKKBN RI, dr. Eni Gustina, MPH, Bupati Majalengka yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Majalengka Drs. H. Eman Suherman, MM, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Safrina SKM, M.Kes, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Wahidin, M.Kes. Kepala DP3AKB Kabupaten Majalengka. (28/1).
Pelayanan KB MKJP gratis perdana di awal Tahun 2023 ini merupakan kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan DP3AKB Kabupaten Majalengka untuk memastikan semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan KB selalu terlayani. Dalam kesempatan ini dilakukan pelayanan KB MKJP khusus berupa Metode Operasi Wanita (MOW)/Tubekomi, serta Metode Operasi Pria (MOP)/Vasektomi. Kedua pelayanan KB ini merupakan metode kontrasepsi mantap atau diberikan kepada pasangan usia subur yang sudah tidak ingin anak lagi.
Pelayanan kali ini ditargetkan dapat melayani sebanyak 243 akseptor KB MOW dan 4 akseptor KB MOP, pelayanan yang langsung di tangani oleh Dr. dr. Arief Setiawan Suhara, Sp.OG(K)FER, M.Kes, MMRS, beliau merupakan Jendral bintang satu berpangkat Marsekal Pertama TNI Angkatan Udara yang menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI, walaupun sudah berpangkat jendral Marsekal Pertama, dedikasi terhadap masyarakat untuk melayani tetap dilakukan disela-sela kesibukannya.
Deputi Bidang KBKR BKKBN menyampaikan banyak terima kasih kepada dr. Arief beserta tim dan juga DP3AKB Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan pelayanan KB MkJP secara gratis kepada masyarakat setempat, sehingga Program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik, serta juga membantu pemerintah pusat dalam program penanganan penurunan stunting di Jawa Barat, dan optimis dapat mencapai target prevelansi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 nanti sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021.